Ery Haryono

POSKOTAKALTIMNEES.COM, KUKAR- Sebanyak 23 desa di Kukar tidak ada jaringan internet (blank spot), menyikapi hal itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara komitmen melakukan upaya  pengentasan area blank spot.

Dari 23 desa tersebut adalah, Bendang Raya, Sallo Cela, Muara Enggelam, Long Beleh Modang, Rantau Hempang, Kupang Baru, Batuq, Muara Aloh, Tanjung Batuq Harapan, Sebelimbingan, Muhuran, Benua Baru.

Kemudian Wonosaririmba, Suka Bumi, Muara Tuboq, Muara Kebaq, Muara Salung, Muara Tiq, Muara Belinau, Buluk Sen, Umak Dian, Umaq Tukung, Long Lalang.

Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kukar Ery Hariyono mengatakan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD), Diskominfo Kukar ditugaskan untuk mengatasi 23 desa tersebut agar mendapatkan signal.

"Hal ini juga sejalan dengan program Kementerian Kominfo dalam pengentasan wilayah blank spot di desa seluruh Indonesia, dan Kukar ada 10 desa yang masuk kedalam program Kementerian Kominfo," kata Ery Hariyono kepada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Rabu (11/5/2022)

Dari 10 desa tersebut meliputi desa Muara Enggelam, Long Beleh Modang, Benua Baru, Muara Tuboq, Muara Kebaq, Muara Salung, Muara Tiq, Muara Belinau, Umaq Dian, dan Umaq Tukung.

"Sehingga masih ada 13 desa menjadi tugas kita, walaupun disisi lain masih banyak wilayah yang lemah signal. Tahap awal kita fokuskan kepada area blank spot, baru penguatan signal diwilayah lain," ucapnya

Namun saat ini dari 13 desa tersebut, sudah ada 4 desa yang mendapatkan signal seluler, sehingga tersisa 9 desa yang menjadi program pemerintah daerah.

"4 desa tersebut ialah, Bendang Raya, Rantau Hempang, Sukabumi, dan Buluk Sen," sebutnya.

Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk pengentasan area blank spot di 9 desa pada 2022 ini, anggaran tersebut sekitar Rp. 3 milliar. Pengentasan wilayah blank spot di 9 desa ditargetkan 2022 ini kelar.

"Anggaran Rp 3 milliar itu untuk pengadaan alat repiter, pengadaan repiter 1 titiknya sekitar Rp300 juta, saya kira dengan anggaran tersebut cukup untuk pengentasan blank spot, karena hal itu juga sudah dikoordinasikan," jelasnya.

"Kami juga berharap, dengan IKN masuk wilayah Kukar, kita makin dapat support dari pusat, karena kalau kita membangun infrastruktur sendiri itu tidak akan mungkin, sebab begitu mahalnya infrastruktur komunikasi dan cepatnya berkembangnya teknologi ini,"  tutupnya.(*riz/adv)